Pengangguran Terampil di Tanjab Barat: Pemerintah Abai, Seremoni Jadi Prioritas
Gesturkata.com | Kolom Unik – Persoalan kesenjangan sosial akibat minimnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) semakin nyata dirasakan masyarakat. Hal ini menjadi sinyal kuat atas ketidakhadiran nyata pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan mendasar warganya.
Setiap tahun, ratusan lulusan dari berbagai Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan bahkan perguruan tinggi lokal d!Tanjab Barat berhasil menyelesaikan studinya. Mereka adalah pemuda-pemudi terampil, sebagian bahkan menyandang gelar sarjana. Namun ironisnya, setelah lulus, mereka justru kebingungan—hendak bekerja di mana?
Alih-alih memberikan solusi strategis, pemerintah daerah justru tampak lebih fokus pada kegiatan-kegiatan seremonial yang tidak menyentuh akar permasalahan rakyat. Program-program untuk membuka lapangan kerja, pelatihan lanjutan, atau dukungan kewirausahaan belum tampak nyata di permukaan. Hanya yang sering tampak ke permukaan seperti, potong pita peresmian gedung, bagi-bagi sembako, santunan, dan lainnya.
Jika merujuk pada Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, sangat jelas bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Fakta di lapangan saat ini menunjukkan bahwa implementasi dari amanat konstitusi tersebut masih jauh dari harapan di Tanjab Barat.
Kondisi ini menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar, di mana masyarakat bawah berjuang sendiri menghadapi kerasnya hidup, sementara pemerintah seolah hanya hadir secara simbolis.
Masyarakat berharap, pemerintah daerah tidak lagi sibuk dengan pencitraan dan rutinitas seremoni, melainkan segera hadir dengan kebijakan riil dan program konkret untuk membuka akses pekerjaan, menciptakan iklim usaha yang ramah, serta menyalurkan potensi tenaga kerja muda yang selama ini terabaikan.
Baca Juga
