Aceh dan Pesawat Seulawah: Hutang Sejarah Republik yang Belum Tuntas
Gesturkata.com | Materi – Pada tahun 1948, Republik Indonesia berada di titik paling rapuh sejak proklamasi kemerdekaan. Agresi militer Belanda, keterbatasan logistik, serta kondisi kas negara yang nyaris kosong membuat pemerintah pusat berada dalam tekanan besar.
Dalam situasi genting itu, Presiden Soekarno melakukan kunjungan ke Kutaraja kini dikenal sebagai Banda Aceh dan secara terbuka menyampaikan bahwa negara membutuhkan dana untuk membeli pesawat udara demi kepentingan perjuangan dan diplomasi internasional.
Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika. Negara memang tidak memiliki cukup dana. Respons justru datang dari wilayah yang secara geografis jauh dari pusat kekuasaan: Aceh. Melalui gerakan yang digalang oleh ulama sekaligus Gubernur Militer Aceh saat itu, Teungku Muhammad Daud Beureueh, masyarakat Aceh secara gotong royong mengumpulkan sekitar 20 kilogram emas. Sumbangan tersebut menjadi salah satu kontribusi rakyat terbesar dalam sejarah awal republik.
Asal Mula “Seulawah” Itu Sendiri:
Dari emas itulah, dua pesawat Dakota DC-3 berhasil dibeli dan diberi nama Seulawah R-001 dan Seulawah R-002. Nama “Seulawah” dipilih sebagai simbol gunung dan keteguhan rakyat Aceh.
Pesawat inilah yang kemudian menjadi cikal bakal armada penerbangan nasional yang kelak dikenal sebagai Garuda Indonesia. Fakta ini tercatat dalam sejarah penerbangan nasional dan menjadi bukti konkret peran Aceh dalam menopang berdirinya negara.
Namun, perjalanan sejarah tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan. Setelah kondisi republik mulai stabil, relasi antara Aceh dan pemerintah pusat justru memburuk. Janji mengenai kekhususan Aceh, termasuk pengakuan terhadap peran ulama dan penerapan nilai-nilai Syariat Islam, tidak sepenuhnya terwujud sebagaimana yang diharapkan.
Kekecewaan tersebut memuncak ketika Daud Beureueh, tokoh yang sebelumnya menjadi bagian dari pertahanan republik, memilih bergabung dalam gerakan Darul Islam sebagai bentuk protes terhadap apa yang ia anggap sebagai pengingkaran janji pusat.
Tragedi yang Menimpa Rakyat Julukan Serambi Makkah ini:
Sejak itu, Aceh memasuki periode panjang konflik bersenjata. Operasi militer, status darurat, dan kekerasan struktural menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ribuan warga sipil terdampak, baik secara fisik maupun psikologis.
Tragedi tersebut diperparah oleh bencana tsunami tahun 2004 yang menewaskan ratusan ribu orang dan meluluhlantakkan infrastruktur wilayah. Ironisnya, momentum bencana inilah yang justru membuat perhatian nasional dan internasional kembali tertuju ke Aceh secara serius.
Kisah lain yang mencerminkan problem relasi negara dan rakyat Aceh adalah pengalaman Nyak Sandang, salah satu penyumbang emas untuk pembelian pesawat Seulawah.
Pengakuan negara terhadap jasanya baru datang pada tahun 2018, sekitar tujuh dekade setelah peristiwa tersebut. Bentuk apresiasi yang diterima berupa pemberangkatan umrah.
Penghargaan itu memang bermakna secara simbolik, tetapi memunculkan pertanyaan publik tentang proporsionalitas penghormatan terhadap pengorbanan rakyat yang berkontribusi langsung pada kelangsungan negara.
Hingga hari ini, Aceh masih menghadapi persoalan struktural: tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, keterbatasan lapangan kerja bagi generasi muda, serta pembangunan infrastruktur dan kualitas layanan publik yang belum merata.
Status daerah istimewa dan dana otonomi khusus kerap disebut sebagai bentuk perhatian negara, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya menjawab ketimpangan sosial-ekonomi yang dirasakan masyarakat di tingkat akar rumput.
Sejarah Seulawah sejatinya bukan sekadar narasi heroik untuk museum atau buku pelajaran.
Nasib Aceh Setelah Pengorbanannya:
Ia adalah pengingat bahwa Republik ini pernah berdiri di atas kepercayaan dan pengorbanan rakyat di daerah. Ketika negara mampu meminta dalam kondisi sulit, maka secara moral negara juga berkewajiban memberi secara adil dalam kondisi stabil.
Aceh tidak menuntut perlakuan istimewa yang berlebihan. Yang diharapkan adalah keadilan, pengakuan yang setara, serta keterlibatan nyata dalam pembangunan nasional.
Mengingat sejarah bukan hanya soal mengenang peristiwa, tetapi juga tentang memastikan bahwa pengorbanan masa lalu dibalas dengan kebijakan yang adil di masa kini.
Pesawat Seulawah mungkin telah menjadi artefak museum, tetapi maknanya tetap hidup dalam ingatan kolektif rakyat Aceh.
Jika simbol itu dibiarkan kehilangan relevansi dalam praktik bernegara, maka yang terkikis bukan hanya sejarah, melainkan juga kepercayaan. Dan bagi sebuah republik, hilangnya kepercayaan rakyat adalah krisis yang jauh lebih berbahaya daripada kekurangan anggaran atau proyek pembangunan yang tertunda.
